Kondisi Penggunaan Sosial Media Digital Untuk Politik dan Partisiapatif Pemilu di Luar Indonesia
Sepanjang 2014 hingga saat ini masyarakat Indonesia telah banyak disuguhkan campaign media sosial dari pelaku politik baik dari Partai Politik (Parpol), Calon Legislatif (Caleg), Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) hingga influencer politik yang banyak bermunculan dan menghiasi beranda media sosial.
Mungkin apabila kita ingat-ingat dan analisa secara perlahan mungkin tercatat hanya kepala desa yang tidak cukup banyak atau masif menghiasi beranda media sosial kecuali demonstrasi besar-besaran kepala desa di Gedung DPR/MPR Senayan yang cukup menyedot pemberitaan kalangan luas. Entah itu dari media nasional hingga media sosial, yang kalau tidak salah hampir dua minggu pemberitaan ini menjadi topik utama di media sosial seperti instagram misalnya. Selain itu kita cukup jarang mendengar berita viral tentang kepala desa. Entah karena lingkupnya yang cukup kecil atau sebatas desa, atau mungkin ada alasan yang lain yang belum diketahui.
Beberapa lama ini saya cukup sering berdiskusi gedhabus di angkringan langganan saya bersama kawan saya yang kebetulan seorang sarjana fakultas FISIP, yang beberapa tahun terakhir ini kawan saya ini lebih banyak terjun ke dunia marketing retail alat olahraga. Namun meskipun lama tidak menjamah kampus tetap saja menurut saya ada cukup banyak pandangan utamanya tentang ilmu sosial dan politik yang banyak kita diskusikan dan kebetulan pada diskursus ini kawan saya cukup mahir. Yang jelas ilmu dari kampus yang digeluti selama kuliah sarjana selama hampir 7 tahun itu cukup banyak membekas di ingatannya dan menjadi seperti pandangan baru bagi saya.
Salah satu hal yang menarik tentu saja tentang topik bagaimana sih sebenarnya kondisi pemilihan dan partisipasif pemilih muda di pemilihan umum di luar negeri, apakah sama dengan kondisi di Indonesia atau tidak yang akhirnya membuat saya sedikit banyak menghabiskan diri untuk membaca beberapa buku, jurnal dan berita terkait kondisi pemilihan umum bagi anak muda di negara lain utamanya di masa disrupsi seperti sekarang ini.
Sejatinya sebenarnya saya sendiri sangat penasaran terkait kondisi penggunaan media sosial di luar negeri utamanya negara maju entah itu seperti di negaranya Michael Jordan dan Taylor Swift yaitu Amerika Serikat yang merupakan salah satu pioner negara besar demokrasi dunia karena gabungan kekuatan ekonomi, militer serta tekhnologinya. Ataupun Swiss negara yang luas wilayahnya cukup kecil tetapi menjadi salah satu negara makmur di daratan Eropa yang merupakan pendiri palang merah internsaional. Atau mungkin Jepang salah satu pioner kawasan Asia Pasifik bersama RRC yang pertumbuhan ekonominya pada 2022 berada di angka 3% meleset dari target pemerintah RRC sebesar 5,5% ( CNBC, 2023).
Lantas lalu bagaimanakah kondisi anak mudanya apakah sama dengan kita? Seperti dengan yang biasa kita lakukan di indonesia tiap hari main handphone sambil stayaction nongkrong di kafe? Ataupun juga rutin gedhabus di angkringan sambil pesan es teh dan ngerokok menara filter? Dan apakah seperti di Indonesia media sosial seperti instagram, facebook serta Tik Tok ini juga menjadi alat politik campaign yang ampuh terhadap anak muda dan milenials dengan penggunaan rata-rata 3 jam 18 menit per hari dan menjadi peringkat kesepuluh di dunia dan digunakan oleh 167 juta masyarakat indonesia (dataindonesia.id, 2023). Apakah di negara-negara lain hal tersebut juga berlaku demikian? Apakah media sosial tersebut berpengaruh masif di masayarakat atau justru kemasifanya justru sama sekali tidak berpengaruh di masyarakatnya?
Hal–hal ini yang menjadi pertanyaan yang menganggu. IDEA Handbook sendiri menjelaskan bahwa pada negara advance democracy atau beyond democracy pemilu tidak berpengaruh pada sosial ekonomi masyarakat negara tersebut dan hal ini berbanding terbalik dengan Indonesa. Selanjutnya yang juga menjadi sebuah pertanyaan besar apakah anak mudanya di negara negara maju tersebut juga tampil sebagai lokomotif perubahan atau justru berbading terbalik mereka justru merasa nyaman dan cukup masa bodoh dengan segala persoalanya dan justru aktif di balapan mobil atau motor seperti yang digambarkan di Film Fast and Furious dengan tokoh laksana Toreto-nya.
Tercatat di Indonesia sendiri beberapa partai politik pernah didirikan anak muda dan pernah menjadi viral karena dorongan salah satu faktornya adalah media sosial. Misalnya yaitu Partai Mahasiswa yang pada saat itu memang dibuat oleh mahasiswa bernama Eko Pratama yang juga ketua BEM Nusantara Universitas Wijaya Kusuma (UWKS) dengan Mohamaad Al Hafiz sebagai sekjenya (Wikipedia,2023). Namun saat ini Partai Mahasiswa sudah jarang muncul di berita nasional dan di titik akhir diketahui partai ini tidak termasuk parpol yang lolos ke Pemilu 2024.
Atau mungkin PRD (Partai Rakyat Demokratik) yang lahir di Kaliurang Sleman, 1996 (wikipedia, 2023). Partai ini juga didirikan oleh anak muda seperti Agus Jabo Priyono yang sekarang aktif di Partai PRIMA, dan Budiman Sudjatmiko yang sekarang aktif di PDI Perjuangan. Bahkan ada pula partai yang didirikan oleh anak muda, dan mampu berdiri besar karena pengaruhi komunikasi media sosial seperti Partai UKM Indonesia besutan Syafrudin Budiman seorang anak muda mantan jurnalis dan mantan aktivis IMM. Dimana yang pada fase akhirnya Partai UKM Indonesia juga tidak masuk ke salah satu peserta Pemilu 2024 karena berfusi ke Partai Amanat Nasional (PAN) dan berubah menjadi Perhimpunan UKM Indonesia (beritapartaiukm, 2022). Ada pula Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diinisiasi oleh anak muda seperti Raja Juli Antoni, Grace Natalie dan Isyana Bagoes Oka pada tahun 2014. Hal ini secara tidak langsung menunjukan pengaruh besar anak muda dalam melakukan dominasi pergerakan politik dengan pengaruh media sosial.
Kembali ke puluhan tahun yang lalu lahirnya Budi Oetomo tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta yang didirkan oleh Dr Soetomo, Soeradji Tirtonegoro dan Goenawan Mangoenkoesoemo dan para pelajar STOVIA (School tot Opleiding Van Inlandsche Artsen) yang disebut juga Sekolah Dokter Jawa pada masa tersebut. Keberadaan organisasi ini tidak lepas dari peran dr. Wahidin Soedirohusodo yang pada saat itu berkeliling Pulau Jawa dalam rangka mengkampanyekan gagasan bantuan dana bagi kaum pelajar pribumi berprestasi yang tidak mampu sekolah. Pada perkembanganya Budi Oetomo menjadi awal pergerakan yang mana bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia dan 20 Mei menjadi hari kebangkitan nasional (kompas.com,2022) begitu besar peranan anak muda dalam gerakan perubahan di Indonesia baik sebelum merdeka hingga saat ini di era Disrupsi tak terkecuali di bidang politik.
Apakah kondisi media sosial politik dan pengaruhnya terhadap anak muda di Negara maju sama seperti Indonesia atau justru malah berlawanan dan terjadi apatisme terhadap politik dan partisipatif pemilu? Beberapa mitos dan diskusi kasak kusuk yang berkembang di masyarakat, juga di kalangan mahasiswa bahwa banyak beredar kabar bahwa pendidikan, fashion, tekhnologi, industri, ekonomi diluar negeri negara maju berjarak 10 tahun, bahkan pernah beredar juga berita kasak kusuk 20 tahun dari Indonesia. Pertanyaan pertanyaan terhadap kabar yang beredar seperti saat ini cukup menganggu logika bawah sadar saya? Meskipun kita ketahui memang sejak 4 Juli 1776 secara bulat delegasi dari 13 koloni Inggris telah mendeklarasaikan kemerdekaan yang meruapkan awal mulanya berdiri Amerika serikat, setelah pecahnya revolusi Amerika dan pada 1791 telah disahkan sepuluh amandemen pertama yang dikenal dengan Bill of Rights yang mengatur tentang jaminan hak asasi serta kebebasan dan memang cukup jauh dari deklarasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 terpaut sekitar hampir lebih dari 100 tahun.
Semetara di Barat, Jorg Mathess (2022) pada tulisanya yang berjudul Social Media and the Political Engagement of Young Adults: Between Mobilization and Distraction menjelaskan bahwa para sarjana di AS , Jerman, Swiss, Jepang telah menyatakan harapan besar mereka bahwa penggunaan media sosial sebenarnya dapat mendorong keterlibatan demokratis kaum muda pada Pemilihan Umum. Namun, sebagian besar mengabaikan penggunaan media sosial non-politik dan berorientasi hiburan. Hal ini membuat Jorg Mathess (2022) berteori bahwa penggunaan media sosial sendiri dapat meredam keterlibatan politik secara signifikan karena yaitu pada umumnya, seorang yang dewasa muda menggunakan media sosialnya terutama bertujuan untuk non-politik, yang mana mengalihkan perhatian daripada memobilisasi.
Temuan data dari Jorg Mathess (2022) menunjukkan apa yang disebut dengan paradoks Partisipasi Politik Media Sosial di negara-negara tersebut yang mana adanya kesenjangan antara jumlah pemilih antara orang dewasa muda dan generasi yang lebih tua tidak berkurang secara signifikan, meskipun pada penggunaan media sosial di pihak orang dewasa muda meroket, dan bukti penelitian yang luar biasa bahwa penggunaan media sosial mendorong partisipasi politik offline. Hal ini sendiri ber Implikasi pentingnya bahwa saat mencoba memahami implikasi media sosial bagi demokrasi di seluruh dunia, konten berorientasi hiburan perlu dibawa kembali. Penelitian dari Jorg Mathes ini sendiri juga menyebutkan bahwa ini menantang paradigma penelitian dominan tentang penggunaan media sosial dan partisipasi politik. Ini mendesak penelitian masa depan untuk secara teoritis mengembangkan, mendeskripsikan, dan menguji secara empiris model komprehensif tentang bagaimana penggunaan media sosial berpotensi untuk memobilisasi dan mengalihkan perhatian.
Menurut Jorg Mathess (2002) dengan media sosial, para sarjana telah mengungkapkan harapan besar mengenai keterlibatan demokrasi orang dewasa muda (lihat Binder et al. 2021; Oser dan Boulianne 2020): Dikatakan bahwa media sosial khususnya dapat membangun hubungan baru antara aktor politik dan orang dewasa muda, memungkinkan interaksi sosial tentang topik politik, menghubungkan orang, meningkatkan ekspresi opini politik, menyetarakan keterlibatan dan secara umum memupuk partisipasi serta meningkatkan kehadiran pemilih atau berkontribusi pada kohesi sosial (mis., Boulianne 2011, 2015, 2020; Goh et al. 2019; Loader et al. .2014). Jadi, dengan media digital, ada alasan untuk meyakini bahwa kesenjangan keterlibatan generasi dapat dikurangi, dan warga muda dapat dilibatkan kembali ke dalam dunia politik. Faktanya, para sarjana yang bekerja di media digital dan keterlibatan politik telah terpesona oleh gagasan ini, sebagian besar menunjuk pada hasil penggunaan media sosial yang diterima secara demokratis, seperti pembelajaran atau partisipasi. Misalnya, peneliti mengamati hubungan positif antara frekuensi penggunaan media sosial dan partisipasi protes di kalangan pemuda (Valenzuala et al. 2014), dan secara lebih umum, ditemukan bahwa penggunaan media sosial politik berhubungan positif dengan berbagai bentuk politik. partisipasi (misalnya, Ekström et al. 2014; Skoric dan Zhu 2016). Dengan meta-analisis baru-baru ini tentang topik tersebut, bukti untuk hasil yang positif secara demokratis dari penggunaan media sosial benar-benar luar biasa, terutama dalam penelitian survei cross-sectional (Boulianne 2011; Chae et al. 2019; Skoric et al. 2016) dan juga dengan menghormati orang dewasa muda (Boulianne dan Theocharis 2020).
Dimitrova dan Matthes (2018) Skoric dan Zhu (2016) sama-sama menyebutkan bahwa penelitian tentang hasil demokrasi dari media sosial ini seringkali mengabaikan fakta bahwa media sosial terutama digunakan untuk hiburan dan tujuan relasional, terutama ketika menyangkut dewasa. Yang artinya, bahwa penggunaan media sosial oleh anak muda ini sangat jelas didominasi oleh konten nonpolitik (Binder et al. 2021). Yang mana bahwa pada sebagian besar penelitian tidak mempertimbangkan bentuk-bentuk paparan ini, yang mana hal tersebut pada akhirnya juga mengabaikan sebagian besar keragaman konten di media sosial. Akibat dari hal ini sendiri para sarjana akhirnya menutup mata terhadap efek yang berpotensi mengganggu penggunaan media sosial pada keterlibatan politik, yang mana hal tersebut mengarah ke gambaran keseluruhan yang miring dari bidang penelitian ini.
Jorg Mathes (2022) mengambil pendekatan berbeda dengan berteori bahwa penggunaan media sosial dapat meredam keterlibatan politik secara signifikan yang mana bahwa alasan utamanya adalah bahwa media sosial terutama lebih sering digunakan untuk tujuan hiburan dan jejaring sosial, yang berpotensi mengalihkan perhatian daripada memobilisasi (Heiss dan Matthes 2021). Jorg Mathess (2022) meringkas secara singkat literatur tentang media digital dan keterlibatan politik kaum muda. Kemudian, dengan menggunakan data tingkat agregat ilustratif dari AS, Jerman, Swiss, dan Jepang, kemudian pada karyanya menjelaskan sebenanrnya apa yang disebut dengan Paradoks Partisipasi Politik Media Sosial, yang mana yaitu adalah kesenjangan jumlah pemilih antara generasi muda dan generasi yang lebih tua tidak berkurang secara signifikan. Meskipun penggunaan media sosial meroket pada hari ini namun, di sisi orang dewasa muda, dan sejumlah besar penelitian menunjukkan adanya suatu hubungan yang signifikan antara penggunaan media sosial dan partisipasi politik. Hal ini kemudian mengembangkan teori adanya alasan mengapa penggunaan media sosial juga cenderung melepaskan diri, menantang pembacaan literatur akademik yang berlaku serta bukti empiris yang ada.
Media Digital serta Keterlibatan Politik Anak Muda dan Dewasa
Sejarah Media digital dimulai pada 1753 ketika Charles Morrison, seorang scotland dan penemu, telah memperkenalakan pertama kali sistem transmisi listrik menggunakan satu kabel (plus ground) pada masing-masing tiap hururfnya, yang mana pada sistem ini diperlukan adanya sebuah pithball dan kertas dan Alexander Graham Bell pada tahun 1876 memperkenalkan adanya teknologi telepon, yang merupakan sistem komunikasi analog. Pada tahun 1976 sistem komunikasi digital menggantikan dominasi sistem komunikasi analog dan akhirnya pergantian sistem ini terjadi cukup cepat sejak ditemukanya komputer dan peranti elektronik solid state pada tahun 1976, angka instalasi komunikasi digital melonjak mencapai 3 juta jiwa, suatu perkembangan yang sangat luar biasa dan memang tekhnologi era milenium ini berasal dari peradaban barat dikutip dari Jogiyanto, 2009 pada karyanya sistem Tekhnologi Informasi.
Pada media politik di masyarakat luas di Indonesia, mungkin kita lebih mengenal politik dari bentuk kegiatannya yaitu partispasi politik, hal ini selaras dengan tulisan Ekman dan Amana bahwa masyarakat kita sendiri lebih melihat keterlibatan politik yang sering kita juga pahami sebagai partisipasi politik, sebenarnya dapat dipahami sebagai tindakan atau kegiatan yang mana oleh warga negara biasa yang dalam beberapa hal itu sendiri dapat diarahkan untuk menjadi hal yang mempengaruhi hasil politik dalam masyarakat itu sendiri yang mana seperti yang disebutkan oleh Ekman dan Amnå (2012. Hal ini sendiri sebenanrnya memerlukan adanya repertoar yang beragam, mulai daripada adanya daripada bentuk keterlibatan tradisional (misalnya adnya pemungutan suara) dan non-tradisional seperti misalnya, kegiatan diskusi online politik (Hopmann et al. 2015) hingga konsumerisme politik itu sendiri (Skoric et al. 2016). Keterlibatan daripada politik itu sendiri dapat dikonseptualisasikan sejalan dengan adanya tindakan baik secara individu dan secara kolektif (Adler dan Goggin 2005). Selain itu, partisipasi politik formal, seperti pemungutan suara atau keanggotaan partai, dan aktivisme, yang memungkinkan adanya pengaruh dalam proses pengambilan keputusan politik meskipun protes mewakili dimensi keterlibatan politik yang berbeda (Ekman dan Amnå, 2012).
Prof Arugay (2022) telah menjelaskan dalam tulisanya bagaimana masifnya kekuatan media Media sosial facebook dalam memberikan ruang digital serang menyerang antar calon pada Pemilihan Presiden Filipina di tahun 2022, yang merupakan salah satu Pemilihan Prtaispiatif di negara berkembang, begitu juga Instargram dan whatsapp menjadi ruang digital yang sangat terbuka dalam serang menyerangataupun black campaign yang terjadi di Pemilu 2014,2019 bahan menuju 2024 di negara Indonesia yang merupakan satu klaster wilayah Asia Tenggara. Media digital telah memunculkan bentuk-bentuk aksi dan interaksi yang sama sekali baru yang hanya dapat terjadi di ruang jaringan digital, seperti petisi online atau mengomentari postingan politisi (Sloam, 2014). Jejaring sosial memungkinkan mode keterlibatan yang tidak dilembagakan dan horizontal, yang sering disukai oleh orang dewasa muda (Sloam, 2014). Karena bentuk-bentuk keterlibatan politik semacam itu hanya ada dan dapat dilakukan di dalam media sosial, mereka juga harus diperlakukan sebagai subdimensi keterlibatan politik yang terpisah. Secara keseluruhan, berbagai bentuk keterlibatan dapat digambarkan sebagai dilembagakan (misalnya, pemungutan suara) atau non-dilembagakan (misalnya, perilaku protes). Pembedaan ini relevan karena “orang dewasa muda secara tidak proporsional lebih mungkin berpartisipasi melalui cara yang tidak dilembagakan.” (Weiss, 2020), khususnya di dunia online. Ini sama sekali bukan wawasan baru bahkan sudah terjadi di beberapa tahun sebelumnya yang mana sejak beberapa dekade yang lalu, para sarjana telah mengeluhkan adanya kesenjangan daripada partisipasi antara individu yang lebih muda dan lebih tua (Quintelier ,2007), karena tiap tiap di di hampir setiap pemilihan, kaum muda ini punya kecenderungunan untuk tidak menggunakan hak pilih dan tingkat partisipasi kaum muda ini terus menurun” (Quintelier 2007) Seperti pada contohnnya di negara Austria, kaum muda ini sendiri diizinkan untuk memilih pada usia 16 tahun, namun pada faktanya bahwa tingkat partisipasi mereka anak muda ini relatif rendah (Binder et al. 2021) dan tidak hanya di Austria bahwa temuan dari negara lain ini juga menunjukkan bahwa kaum muda memiliki sikap yang relatif negatif terhadap politik dan kepercayaan yang rendah terhadap sistem politik (Quintelier 2007)namun tetap sja selalu ada harapan untuk anak muda.
Penggunaan media digital youth pada saat ini lebih sering dilihat sebagai obat parsial untuk megurangi daripada penurunan adanya partisipasi pemuda dalam kehidupan politik dan sipil” (Boulianne dan Theocharis, 2020). Hal ini seiring dengan adanya kondisi penyusutan ruang sipil, dengan adanya penurunan kebebasan sipil, pengekangan kebebasan sipil, dan pembatasan kebebasan berkespresi yang contohnya yang cukup parah di Vennezuela, Nikaragua yang akibatnya juga memburuknya supremasi hukum, kemunduran demokrasi dimana pemerintahnya sengaja membatasi ruang sipil serta memperlemah pengawasan konstitusional seperti yang disampaikan Global State of Democracy 2019 dari IDEA (internasional Institut For Democracy and Electoral Assistance).
Hal ini diikuti fenomena bangkitnya politisi dan gerakan populis yang mana tidak terlepas dari berbagai faktor seperti kekecewaan pada aktor politik tradisional, serta ketidak mampuan sistem politik saat ini mengatasi masalah utama sosial dan ekonomi serta adanya kontradiksi antara apa yang diharapkan bisa diwujudkan oleh demokrasidengan apa yang dihasilkan oleh demokrasi. Kaum populis memanfaatkan adanya ketidakpuasaan warga negara karena meningkatnya ketidaksetaraan yang dipersepsikan maupun aktual seperti korupsi, migrasi masal, pengangguran, prekatriatisasi kerja (kerja menjadi temporer) serta meningkatnya digitalisasi dan dampaknya pada struktur tenaga kerja (Internasional IDEA, 2019).
Analisis dalam Global State of Democracy 2019 mencerminkan data pada indeks GSod pada periode 1975-2018 menunjukan bahwa cakupan demokrasi terus meluas di seluruh dunia , yang mana ditandai dengan terus bertambahnya jumlah negara demokrasi.
Sedangkan di kawasan negara Barat juga mengalami adanya kondisi yang agak unik bahwa media digital ini sendiri yang merupakan sumber-sumber informasi yang penting bagi mereka yang tidak terlalu tertarik dengan politik institusional, tetapi hal itu umumnya justru diasumsikan bahwa media sosial mendorong keterlibatan politik orang dewasa muda karena fungsi jaringan media sosial membantu warga muda untuk mengembangkan keterampilan dan disposisi psikologis yang mendorong partisipasi offline (Kahne dan Boyer 2018). Studi cross-sectional oleh Gil de Zuniga et al. (2012) mengemukakan bahwa media sosial secara tidak langsung mempromosikan partisipasi dengan mendorong ekspresi opini, yang merupakan pendorong utama partisipasi politik. Sebagai efek tidak langsung lainnya dari media sosial terhadap partisipasi politik, telah dikemukakan bahwa beberapa bentuk penggunaan media sosial, seperti berbagi berita, dapat memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan kohesi sosial, yang pada gilirannya, dapat menjadi pendorong aksi kolektif dan kelompok. keterlibatan (misalnya, Goh et al. 2019; Hwang dan Kim 2015). Demikian pula, media sosial membentuk sikap kewargaan, dan “identitas kewargaan merupakan faktor sentral yang mendorong keterlibatan kewargaan karena media sosial membantu individu untuk melihat masyarakat sebagai konstruksi aktor manusia dengan tujuan politik dan moral” (Chen et al. 2015).
Selain itu, adanya sebuah teori bahwa media sosial mendorong pemaparan insidental terhadap informasi politik, yang mengarah pada efek pembelajaran, dan pada akhirnya, peningkatan bentuk partisipasi politik tradisional (Matthes et al. 2020). Selanjutnya, seperti yang dijelaskan oleh Boukes (2019), media sosial itu sendiri telah meningkatkan adanya kesempatan warga untuk belajar karena belum pernah ada begitu banyak informasi, yang mana pada hal ini kebanyakan tanpa biaya tambahan atau bahkan gratis, begitu dekat dengan masyarakat. Argumen ini sendiri juga sejalan dengan struktur garis waktu platform jejaring sosial yang mana dapat mengarahkan pada mekanisme pembelajaran “produk sampingan” yang mana melalui hal gtersebut kesenjangan pengetahuan dapat diatasi.
Impressionable Years Hypothesis (Sears dan Levy 2003) telah menjelaskan secara gamblang bahwa orang muda lebih rentan terhadap efek media sosial dibandingkan dengan orang dewasa, karena kemanjuran dan keterlibatan politik tidak sepenuhnya terkonsolidasi selama masa remaja (misalnya, Eckstein et al. .2012). Artinya, saat diekspos ke media sosial, gagasan efikasi bisa menguat di kalangan dewasa muda, berujung pada partisipasi.
Keseluruhanya bahwa argumen yang dominan adalah yaitu bagaimana penggunaan media sosial dapat mendorong bentuk-bentuk keterlibatan yang lunak—yaitu, seperti layakanya tidak dilembagakan—pada langkah pertama, seperti ekspresi politik online atau bentuk partisipasi politik yang mudah dilakukan. Hal ini nantinya, pada gilirannya sendiri, hal ini akan membentuk sebuah jenis keterlibatan politik klasik yang dilembagakan pada langkah kedua. Bode et al. (2014) menjelaskan secara rinci bahwa “Ketika remaja menggunakan situs jejaring sosial sesuatu yang banyak dari mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara baru yang berorientasi politik, hal itu sebenarnya dapat meningkatkan kemungkinan mereka untuk berpartisipasi dalam politik dengan cara lain.” . Selain itu sendiri bahwa dengan menggunakan media sosial iru sendiri sebenanarnya juga dapat dikatakan secara langsung meningkatkan partisipasi offline di kalangan dewasa muda (Boulianne dan Theocharis 2020). Teori ini sendiri telah sejalan dengan meta-analisis yang tersedia yang mana mengarah pada prediksi yang jelas bahwa penggunaan media sosial seharusnya meningkatkan tidak hanya bentuk partisipasi yang tidak dilembagakan, tetapi juga secara tidak langsung atau langsung bentuk tradisional seperti pemungutan suara. “Temuan yang tersedia menawarkan pernyataan yang kuat dan konklusif bahwa bentuk keterlibatan online dan offline sangat berkorelasi; pemuda terlibat dalam kedua lingkungan”. Tetapi bagaimana hal ini dapat diamati pada tingkat agregat ketika sampai pada bentuk partisipasi yang dilembagakan, seperti pemungutan suara dalam pemilihan parlemen nasional?
Berbagai literatur secara jelas menunjukkan bahwa penggunaan media sosial, khususnya bentuk penggunaan politik, dapat mendorong keterlibatan politik online dan offline (Boulianne dan Theocharis 2020). Dengan wawasan terkait hal tersebut sebenanrnya memungkinkan adanya kesenjangan generasi tradisional antara generasi muda dan generasi tua dalam hal partisipasi kelembagaan itu sendiri perlu ditinjau kembali. Orang dapat berargumen bahwa, selama beberapa dekade terakhir, penggunaan media sosial oleh orang dewasa muda, tidak seperti generasi yang lebih tua, meningkat dari nol menjadi tingkat yang sangat tinggi. Artinya, bahwa dengan adanya asumsi adanya ukuran efek kecil hingga sedang yang signifikan untuk hubungan antara penggunaan media sosial politik pada partisipasi online, serta ukuran berbagai efek dari sedang hingga besar untuk hubungan antara partisipasi online dan offline (Boulianne dan Theocharis 2020), maka kita bisa berharap bahwa nantinya dalam beberapa dekade terakhir, kesenjangan generasi seharusnya akan semakin berkurang .
Jorg Mathess (2022) namun Jorge Mathes juga membantah argumen di atas bahwa dari hasil penelitianya media sosial justru telah meningkatkan kesenjangan generasi, dan ini adalah suatu paradoks dari penggunaan media sosial dalam kesenjangan generasi, dia telah memaparkan bahwa hasil dari data pemilih resmi (yaitu, bukan data survei laporan diri) dari Pemilihan Parlemen Nasional di Jerman. Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1, seperti yang diharapkan, penggunaan media sosial oleh individu muda telah meningkat dari nol pada awal tahun 2000an menjadi lebih dari 80% pada tahun terakhir pada pemilihan pada tahun 2017. Jadi, dalam hal meta-analisis yang dilaporkan di atas dan meskipun analisis tingkat agregat semacam itu tidak memungkinkan kesimpulan kausal, salah satu teori pendorong keterlibatan telah menyaksikan peningkatan yang meroket.
Yang mana tidak ada peningkatan yang signifikan dalam partisipasi pemilih untuk individu berusia 18–24 tahun selama bertahun-tahun. Sebaliknya, pada tahun 1983, kaum muda menunjukkan jumlah pemilih 84,30 (18–20 tahun) dan 81,50 (21–24 tahun)% dalam pemilihan nasional. Pada tahun 2017, angka-angka ini jauh lebih rendah (masing-masing 69,90% dan 67,00%). Hal ini bisa diartikan bahwa jika ada yang berubah, angkanya lebih menunjukkan peningkatan kesenjangan generasi, bukan penurunan. Meskipun ini hanya data tingkat agregat, namun tidak menunjukkan bahwa penggunaan media sosial—yang muncul dalam dua dekade terakhir—telah mengubah gambaran sepenuhnya.
Beberapa alasan lain misal kita dapat temukan dalam literatur lain misalnya. Dari sisi teoretis, model Partisipasi Politik Media Sosial baru-baru ini (Knoll et al. 2020) berpendapat bahwa media sosial dapat mendorong partisipasi hanya ketika rantai kondisi selanjutnya terpenuhi, apabila kondisinya tidak terpenuhi maka hasilnya tidak akan seperti yang diharapkan. Menurut model ini, orang dewasa muda harus (sengaja atau tidak sengaja) terpapar konten politik di media sosial, mereka perlu menilai konten politik di media sosial sebagai relevan (dibandingkan dengan konten lain yang hadir secara bersamaan), perlu ada perbedaan antara keadaan saat ini dan masa depan, keadaan yang diinginkan, mereka perlu percaya bahwa tujuan partisipasi dapat dicapai, dan tujuan ini kemudian harus dominan dalam situasi perilaku nyata, di mana tujuan perilaku lainnya mungkin ada juga (lihat Knoll et al.2020). Aapbila nantinya jika salah satu syarat itu tidak terpenuhi, maka penggunaan media sosial tidak dapat meningkatkan bentuk partisipasi politik luring, menurut model tersebut.
Yang kedua tentu saja seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yang bahwa media sosial lebih cenderung berdampak pada bentuk partisipasi yang tidak dilembagakan, daripada yang dilembagakan (Sloam 2014). Artinya, media sosial dapat melibatkan kaum muda secara politik, tetapi itu tidak serta merta dapat membuat mereka menjadi lebih mungkin untuk aktif berpartisipasi dalam pemilu. Dengan kata lain, media sosial memiliki potensi untuk terlibat, tetapi keterlibatan tersebut mungkin berumur pendek, bersyarat, dan terikat pada topik tertentu seperti keterlibatan lingkungan, hak hewan, atau protes sosial.
Ketiga, dan yang lebih penting, ketika melihat efek penggunaan media sosial yang relevan secara demokratis, para sarjana jarang mempertimbangkan (atau mengontrol) konten berorientasi hiburan yang non-politik (Boulianne dan Theocharis 2020). Konten non-politis, berorientasi hiburan dapat berupa informasi tentang gaya hidup, produk, rekreasi, olahraga, atau hubungan sosial di media sosial (lihat Hanitzsch dan Vos 2018). Namun ketika kita memperkirakan efek penggunaan media sosial politik tanpa setidaknya mengendalikan bentuk non-politik, kita mungkin berakhir dengan kesimpulan yang salah tentang potensi mobilisasi media sosial. Konten politik dan konten berorientasi hiburan hadir secara bersamaan di media sosial. Umpan berita biasa benar-benar memadukan keduanya.
Boulianne dan Theocharis (2020), menyebutkan bahwa aktivitas yang murni berorientasi sosial, hiburan, dan rekreasi yang dilakukan di media digital tidak serta merta memobilisasi individu untuk tindakan sipil atau politik.” Sementara buzeta et al. (2020) menyebutkan bahwa Penggunaan media sosial yang berorientasi pada hiburan dapat berfungsi untuk menciptakan “kelegaan emosional yang dihasilkan dengan menciptakan kembali atau beristirahat sementara dari rutinitas sehari-hari. Jika dibandingkan dengan penggunaan media sosial politik, penggunaan media sosial yang sifatnya lebih berorientasi pada hiburan menyumbang sebagian besar penggunaan Internet sehari-hari, terutama di kalangan remaja (Büchi et al. 2016). Pada misal contihnya pada eksperimen baru-baru ini yang menggunakan menggunakan data penjelajahan perilaku, Wojcieszak et al. (2021) menemukan bahwa situs website berita hanya mencakup 3,54% dari perilaku penelusuran masyarakat. Jorg Mathess (2020) menyimpulkan bahwa “isi berita hampir tidak terlihat dalam konteks informasi keseluruhan dan ekologi komunikasi kebanyakan individu.
Skroic (2016) menyebutkan bahwa terlepas dari relevansi konten non-politik di media sosial, para sarjana hampir tidak melihat adanya sebuah hubungan penggunaan media sosial yang mana berorientasi pada hiburan serta partisipasi politik . Sebagai salah satu conttoh pengecualian yang jarang terjadi yaitu Kahne dan Bowyer (2018) menyebutkan dan mengamati bahwa konten nonpolitik dapat berfungsi sebagai pintu gerbang ke berbagai bentuk partisipasi sipil dan politik. Namun pada penelitian lain tidak menemukan adanya efek gerbang seperti itu. Dalam studi cross-sectional yang dilakukan di negara Belanda, Bakker dan de Vreese (2011) mengamati penggunaan media sosial non-politik telah memiliki adanya konsekuensi negatif terhadap partisipasi politik. Selain itu, data-data yang akhirnya dikumpulkan oleh Chan et al. (2012) menunjukkan bahwa efek penggunaan media sosial yaitu Weibo pada keinginan untuk mengekspresikan pandangan politik seseorang melemah ketika motif hiburan menang. Eksperimen oleh Theocharis dan Lowe (2016) bahkan menunjukkan konsekuensi negatif dari penggunaan darpada platform Facebook untuk partisipasi karena dapat mengalihkan perhatian dari politik. Jadi secara bersama-sama kesimpulanya, hanya ada beberapa studi yang melihat efek penggunaan media sosial non-politik terhadap partisipasi, beberapa menyatakan bahwa aktivitas hiburan di media sosial dapat berfungsi sebagai pintu gerbang partisipasi (Kahne dan Bowyer 2018), yang lain membicarakan gangguan dari politik (Bakker dan de Vreese 2011; Boukes 2019; Chan et al. 2012; Theocharis dan Lowe 2016).
