Twitter, WhatsApp & Facebook Lagi Harap-Harap Cemas di India

 

Pada Februari lalu, India mengumumkan adanya aturan baru untuk meregulasi konten media sosial. Para ahli menyebutkan ini jadi cara negara bollywood itu untuk memperkuat posisinya diantara para Big Tech.

Platform media sosial akan diminta untuk menghapus konten yang dianggap pemerintah melanggar hukum. Sementara untuk layanan perpesanan akan mengidentifikasi poster asli dari pesan, yang di sisi lain jadi cara meruntuhkan teknologi end-to-end encryption untuk pengguna.

Aturan tersebut diperkenalkan tak lama setelah India menegur Twitter karena tidak patuh pada permintaan take down sejumlah konten. Informasi itu dinilai misinformasi mengenai petani yang memprotes reformasi pertanian baru.

India memang telah lama berperang melawan misinformasi yang sangat cepat menyebarnya. Misalnya saat ada kabar sejumlah orang tewas di India dan tersebar di WhatsApp pada tiga tahun lalu.

Praktek anti persaingan juga diatur dalam regulasi. Terutama bagi yang dirasa akan merugikan India.

"Moderasi konten juga menjadi poin pertikaian lain," kata Associate Fellow Teknologi dan Inisiatif Media di Observer Researcher Foundation, Trisha Ray, dikutip dari CNBC Internasional, Selasa (20/4/2021).

Dia menambahkan perusahaan media sosial dikritik karena tidak menghapus sejumlah konten tertentu. Padahal konten tersebut menurut pemerintah India telah mengancam keselamatan publik.

Sementara itu Dekan Bisnis Global di Sekolah Fletcher Universitas Tufts, Bhaskar Chakravorti mengatakan selama bertahun-beertahun India menjadi kurang akomodatif. Dia beralasan salah satunya mulai muncul platform lokal di sana.

Misalnya saja Realiance Jio yang diuntungkan karena pemerintah lebih agresif pada perusahaan dari AS. "Karena (Jio) ingin mengembangkan aplikasi sendiri dan layanannya," kata dia.

Alasan lain adalah ambisi politik di India, seperti Perdana Menteri Narendra Modi yang mendorong untuk kemandirian dan memenuhi hak beragama Hindu. Dengan begitu bisa menghidupkan kembali sektor manufaktur India lewat partisipasi dalam dan luar negeri.

"Akhirnya pemerintah semakin ingin mengontrol narasi media di seluruh negeri. Saat media tradisional lebih mudah dikontrol, media sosial yang dihadirkan dan diperkuat oleh pengguna lebih sulit. Ini jadi lebih mudah untuk melihat kenapa pemerintah ingin melakukan kontrol di perusahaan media sosial dan peraturan Moderasi konten sangat kuat," jelasnya.

Sayangnya aturan tersebut mendapatkan kritikan dari sejumlah orang. Beberapa di antaranya menyebutkan aturan itu memiliki potensi merusak sejumlah hak pengguna yang disediakan perusahaan seperti end-to-end encryption.

Peraturan itu dikatakan tidak memiliki kejelasan pada parameter untuk permintaan penurunan sebuah konten. "Dan ketentuan memberikan interpretasi yang luas dan beragam, yang kerap memnbuatnya menjadi palu untuk mencari paku," jelas Ray dari ORF.

Ray setuju harus adanya perubahan diperlukan untuk perusahaan media sosial di India berkerja lebih transparan dan akuntabel. Hal ini dilakukan di berbagai area seperti disinformasi pemilu dan kebocoran data.

Namun menurutnya, aturan terbaru dari pemerintah India tidak memenuhi hal tersebut.

"Ini melayani kekuatan, yang dipegang oleh pemerintah dari perusahaan media sosial, yang pada dasarnya membuat perusahaan media sosial sebagai platform media untuk negara, dibandingkan menjadi ranah debat demokrasi untuk warga negara," kata dia.

Sementara itu Aneja dari Tandem Research mengharapkan para Big Tech tidak membalasnya dengan agresif. Seperti yang dilakukan Google dan Facebook pada UU media baru di Australia.

Sejauh ini memang tidak ada ancaman dari perusahaan tersebut untuk menarik produknya dan layanan di pasar India.

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210420170134-37-239360/twitter-whatsapp-facebook-lagi-harap-harap-cemas-di-india