Pemerintah Klaim Tak Pakai Buzzer, Ini Peta Percakapan di Media Sosial
Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman mengklaim pemerintah tidak menggunakan buzzer di media sosial untuk menghadapi kritikan publik.
Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi punya penilaian sendiri. Dia mengungkap, melihat peta percakapan di media sosial memang ada kelompok akun-akun yang merupakan buzzer dan influencer pro pemerintah.
"Saya hanya melihat di peta percakapan, yang ada itu adalah saya selalu bilang, ini ada klaster ada kelompok akun, di situ di dalamnya ada buzzer ada influencer yang pro pemerintah," ujar Ismail saat dihubungi, Jumat (12/2).
Ismail menjelaskan, dalam peta percakapan dalam suatu isu memang ada pihak-pihak pro pemerintah. Kadang isu tersebut positif seperti kampanye program 3M. Tapi ada juga gerakan kontra narasi terhadap kritikan.
"Kadang juga untuk melakukan kontra narasi terhadap kritik-kritikan," jelasnya.
Meski begitu, Ismail enggan menduga-duga apakah klaster pro pemerintah tersebut merupakan buzzer yang dibayar oleh Istana. Sebab itu juga di luar kapasitasnya.
"Kalau saya ditanya ini dibayar pemerintah atau tidak, saya tidak bisa buktikan," kata Ismail.
Dalam meramaikan percakapan, baik pro pemerintah maupun kontra pemerintah terhadap isu kerap digunakan bot. Fungsinya untuk mengamplifikasi percakapan. Biasa digunakan ketika malam hari saat orang terlelap.
"Mau trendingnya orang berangkat kerja jam 8-9 berarti sebelumnya sudah mulai dinaikan, diprogram bisa tuh jam 4-6 pelan-pelan, kan orang lagi tidur makanya pakai bot," ujar Ismail.
Namun, dijelaskan Ismail, percakapan isu itu akan sangat ramai oleh percakapan organik. Alias akun asli.
Percakapan ini dipanaskan juga melalui influencer-influencer. Misal dalam isu politik ada beberapa influencer yang memanaskan baik dari pihak pro maupun kontra pemerintah.
"Sebetulnya baik yang pro pemerintah maupun oposisi dalam konteks yang politik ya, influencernya sih itu-itu saja," jelasnya.
Pengikutnya, kata Ismail, sangat banyak. Kemudian percakapan akan ramai secara organik dari para pengikutnya ini tanpa menggunakan bot.
"Kemudian fans, kelompok orang-orang netizen yang pro pemerintah atau oposisi juga banyak. Jadi mereka saling tempur," jelasnya.
Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi) Fadjroel Rachman mengklaim pemerintah tidak menggunakan buzzer di media sosial untuk menghadapi kritik dari publik. Isu soal buzzer pemerintah kembali muncul. Warganet menyebut pemerintah menggunakan buzzer untuk membalas kritik publik terhadap pemerintah.
"Pemerintah tidak punya buzzer," kata Fadjroel kepada merdeka.com, Kamis (11/2).
Dia mengklaim selalu diserang oleh buzzer di media sosialnya selama 24 jam. Meski demikian, dia menanggapi dengan santai hal tersebut.
"Medsos saya juga 24 jam diserang buzzer, pakai fitur blok saja ya beres," ungkap Fadjroel.
Fadjroel juga menjelaskan influencer yang digunakan pemerintah untuk program vaksinasi diberikan tanpa diberikan imbalan. Hal tersebut sebagai bentuk gotong royong.
"Influencer atau KOL terkait covid-19 dan vaksinasi itu cuma-cuma dan gratis sebagai bentuk gotong royong melawan pandemi covid-19," ungkap Fadjroel.
Sementara itu, menurut Fadjroel, pemerintah memberdayakan influencer resmi melalui kemenparekraf. Tujuannya untuk mempromosikan wisata di Indonesia. Yaitu dengan menargetkan kunjungan wisatawan, 14 juta (2017), 15,8 juta (2018), 16,11 juta (2019).
"Kalau influencer yang digunakan kemenparekraf itu resmi dan legal untuk branding dan awareness, ini websitenya www.lpse.kemenparekraf.go.id," beber Fadjroel.
Source : https://www.merdeka.com/peristiwa/pemerintah-klaim-tak-pakai-buzzer-ini-peta-percakapan-di-media-sosial.html
