OJK: Peningkatan Inklusi Keuangan Bikin UMKM Melek Digital
Angka literasi keuangan semakin meningkat sejak tahun 2019. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar.
“Seperti diilustrasikan oleh Gubernur Perry Warjiyo, Indonesia menghadapi tantangan yang terus menerus dalam melanjutkan peningkatan akses ke inklusi dan literasi keuangan," ujar Mahendra yang hadir secara daring dalam acara High Level Seminar “Innovative Strategy to Further Enhance Financial Inclusion” di Nusa Dua, Bali pada Selasa (28/3/2023).
“Dengan catatan, setiap perkembangan penting untuk dicapai mengingat tahun lalu angka literasi keuangan meningkat menjadi 50 persen dari 40 persen di tahun 2019," ungkapnya.
Sementara itu, angka inklusi keuangan meningkat dari sekitar 73 persen di tahun 2019 ke 85 tahun lalu. Dari capaian itu menempatkan Indonesia di jalur yang tepat untuk mencapai target pemerintah sebesar 90 persen tingkat inklusi keuangan sebesar 2024, bebernya.
"Penting bagi kita untuk melihat perkembangan terkini di sektor keuangan global untuk memberikan pembaruan yang paling relevan tentang apa yang perlu dipelajari guna memperbaiki situasi ke depan," tambah Mahendra.
UMKM
Sementara hal itu menjadi semakin relevan, katanya, semua harus memahami bahwa selain bank dan perusahaan keuangan, banyak dari kemajuan inklusi dan literasi keuangan, termasuk pada UMKM. Peningkatan ini dilakukan oleh perusahaan atau startup teknologi berbasis digital.
“Perusahaan-perusahaan ini, seperti yang kita ketahui, sangat didukung oleh aliran investasi yang melimpah dengan biaya modal yang sangat rendah sebelum tahun lalu, terutama karena akses likuiditas di pasar modal global yang dapat disesuaikan dengan kebijakan di negara-negara maju," sambungnya.
Namun sayangnya, hal itu tidak bertahan lama. Dalam beberapa bulan terakhir, AS dan Eropa menaikkan suku bunga dengan tajam untuk melawan tekanan inflasi. Akibatnya, investor startup dengan likuiditas yang banyak sudah tidak ada lagi.
"Sehingga, startup teknologi digital, termasuk fintech harus bersaing di pasar modal yang lebih kompetitif. Karena itu mereka harus lebih prospektif dalam proporsi bisnis mereka," kata Mahendra.
“Nah, bottomline jauh lebih penting dari sekedar prospek valuasi, inilah realita baru yang harus mereka (startup) hadapi,” tambah dia.
Gubernur BI Perry Warjiyo bersiap Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia di Jakarta, Kamis (20/6/2019). Rapat memutuskan untuk mempertahankan BI7DRR sebesar 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75%. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Bank Indonesia (BI) membeberkan strategi meningkatkan inovasi pada inklusi keuangan. Hal ini terutama bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, untuk mempromosikan inklusi ekonomi, strategi pertama adalah membangun ekosistem yang terintegrasi.
Mengapa? menurut definisi, untuk UMKM, Inklusi Keuangan berbicara tentang unit kecil, keterampilan kecil. Usaha kecil tidak dapat berkembang jika kita tidak memiliki ekosistem," ujarnya dalam acara High Level Seminar “Innovative Strategy to Further Enhance Financial Inclusion” di Nusa Dua, Bali pada Selasa (28/3/2023).
"Kita perlu memberi mereka bantuan teknis, tentang kewiraswastaan, bagaimana menggunakan produk sebaik-baiknya,” sambung Perry.
Kemudian untuk strategi dua, inklusi ekonomi dan keuangan dapat dipercepat melalui pemanfaatan digitalisasi.
Perry mengatakan, hal itu merupakan salah satu pengalaman Indonesia di mana aktivitas transaksi pembayaran sudah terdigitalisasi sejak tahun 2019 melalui QR dan QRISS, Fast Payment, dan masih banyak lagi.
“Ketiga, mendorong dan mengalakkan literasi keuangan digital dan perlindungan nasabah, ini sangat penting," lanjut Perry.
Pemahaman Perlu Ditingkatkan
Bank Indonesia (BI) segera meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah dalam bentuk fisik demi menambah layanan keuangan.
Gubernur BI Perry Warjiyo. Bank Indonesia (BI) segera meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah dalam bentuk fisik demi menambah layanan keuangan.
Gubernur BI melihat, sebagian besar UMKM perlu meningkatkan pemahaman mereka tentang produk keuangan, layanan keuangan, bagaimana menjangkau layanan keuangan tersebut melalui digitalisasi.
"Dan kita tahu bagaimana (bahaya) masalah digitalisasi, penipuan, keamanan siber, privasi data," katanya.
"Jadi menurut saya ASEAN dapat memanfaatkan aspek ini melalui praktik terbaik global untuk memberi manfaat bagi kawasan kita, juga untuk melindungi pelanggan dengan literasi keuangan,” tambah dia.
Sebagai informasi, Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan pada 28-31 Maret 2023 menggelar pertemuan pertama tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau the 1st ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) di Nusa Dua, Bali.
Pada Selasa (28/3) hari ini, diselenggarakan dua sesi seminar dalam acara AFMGM yaitu From ASEAN to the World: Payment System in The Digital Era dan High Level Seminar Innovative Strategy to Further Enhance Financial Inclusion.
