Jos! Pajak Digital di Indonesia Tembus Rp 11,7 Triliun
.png)
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan, sampai 31 Maret 2023, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) alias pajak digital telah mencapai Rp 11,7 triliun.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menyebut, Rp 11,7 triliun tersebut berasal dari 126 pelaku usaha PMSE atau pemungut yang telah ditunjuk.
Dengan rincian Rp 731,3 miliar berasal dari setoran tahun 2020, sebanyak Rp 3,9 triliun berasal dari setoran tahun 2021, dan sebesar Rp 5,51 triliun berasal dari setoran tahun 2022, dan sebesar Rp 1,53 triliun berasal dari setoran 2023.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022, pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut wajib memungut PPN dengan tarif 11% atas produk digital luar negeri yang dijualnya di Indonesia.
"Selain itu, pemungut juga wajib membuat bukti pungut PPN yang dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran," jelas Dwi dalam siaran resminya, Rabu (5/4/2023).
Dwi juga menyampaikan, hingga 31 Maret 2023, pemerintah telah menunjuk 144 pelaku usaha PMSE untuk menjadi pemungut PPN, 3 di antaranya baru ditunjuk dan terdapat 1 pencabutan pemungut PMSE.
Adapun tiga penunjukan dilakukan terhadap UpToDate, Inc., Cambridge University Press & Assessment UK, dan Prezi, Inc.
Sementara yang dicabut adalah Bex Travel Asia Pte. Ltd, karena melakukan restrukturisasi usaha berupa pengalihan entitas yang beroperasi di Indonesia," jelas Dwi.
DJP mengklaim, untuk terus menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital, akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia.
Kriteria pelaku usaha yang dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE yakni, nilai transaksi dengan pembeli Indonesia telah melebihi Rp 600 juta setahun atau Rp 50 juta sebulan; dan/atau jumlah traffic di Indonesia telah melebihi 12.000 setahun atau 1.000 dalam sebulan.
